Ketua Ma’arif Jateng Tawarkan Integrasi Tata Kelola Pendidikan NU, Ini Modelnya

Temanggung, Jatengvibes.com – Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU PWNU Jawa Tengah, Fakhruddin Karmani, menawarkan model transformasi dan integrasi tata kelola pendidikan Nahdlatul Ulama (NU) untuk menyatukan arah pengelolaan pendidikan di berbagai jenjang. Model tersebut diharapkan membangun ekosistem pendidikan yang terpadu dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.

Gagasan itu disampaikan Fakhruddin dalam Seminar Pendidikan bertajuk “Transformasi dan Integrasi Tata Kelola Pendidikan Ma’arif NU” di Hall Babussalam NU Temanggung, Selasa (13/10/2026). Seminar tersebut diselenggarakan LP Ma’arif NU PCNU Temanggung untuk memperingati Hari Santri Nasional 2026 sekaligus Harlah ke-97 LP Ma’arif NU.

Fakhruddin menilai tata kelola pendidikan NU masih menghadapi tantangan berupa pengelolaan yang cenderung terfragmentasi. Sejumlah lembaga pendidikan berjalan dengan sistem dan standar yang beragam sehingga diperlukan langkah integrasi untuk membangun kesamaan arah dan tujuan.

Menurut dia, transformasi tata kelola perlu menggeser paradigma pengelolaan yang berjalan sendiri-sendiri menuju ekosistem pembelajaran terpadu. Dengan pendekatan tersebut, seluruh unsur pendidikan NU diharapkan dapat saling mendukung dalam mewujudkan tujuan jam’iyah.

Seminar itu juga menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Djoko Prasetyo serta perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, Muhammad Soleh Mubin. Diskusi dipandu Wakil Rektor I INISNU Temanggung, Andrian Gandi Wijanarko.

Hadir pula Ketua PCNU Temanggung Muchamad Nurul Yaqin, Ketua LP Ma’arif NU PCNU Temanggung Miftakhul Hadi, Rektor INISNU Temanggung Hamidulloh Ibda, serta ratusan peserta.

Integrasi tata kelola lintas jenjang

Untuk memperkuat integrasi tersebut, Fakhruddin merujuk Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nahdlatul Ulama (SISDIKNU). Regulasi itu menjadi salah satu landasan untuk menyelaraskan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan NU sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.

Model yang ditawarkan mencakup pembagian peran antarlembaga. Muslimat NU berperan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, LP Ma’arif NU pada pendidikan dasar dan menengah, Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) NU pada pendidikan pesantren dan keagamaan, serta Lembaga Perguruan Tinggi NU (LPTNU) pada pendidikan tinggi.

Melalui pembagian peran tersebut, setiap lembaga diharapkan dapat memperkuat karakteristik pendidikannya sekaligus terhubung dalam satu ekosistem pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan anak usia dini diarahkan untuk membangun fondasi keagamaan, pendidikan dasar dan menengah mengintegrasikan kurikulum nasional dengan nilai-nilai ke-NU-an, pendidikan pesantren memperdalam kajian keislaman, sedangkan pendidikan tinggi mengembangkan keahlian akademis dan profesional.

Fakhruddin juga menjelaskan sejumlah pedoman turunan yang menjadi acuan penguatan tata kelola, antara lain Surat Keputusan LP Ma’arif NU PBNU Nomor 147 Tahun 2025 tentang Pedoman Tata Kelola LP Ma’arif NU, Nomor 139 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Data dan Layanan Administrasi, serta Nomor 680 Tahun 2024 tentang Pedoman Kurikulum Aswaja NU.

Salah satu aspek penting dalam tata kelola tersebut adalah peran Badan Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (BPPPMNU). Dalam pemaparan Fakhruddin, pengangkatan kepala satuan pendidikan menjadi kewenangan pengurus NU sesuai tingkatannya melalui mekanisme seleksi dan penilaian yang dilakukan secara transparan oleh LP Ma’arif NU.

Adapun pengangkatan dan pemberhentian guru serta tenaga kependidikan dilakukan oleh BPPPMNU berdasarkan persetujuan tertulis dari LP Ma’arif NU. Pengaturan tersebut diharapkan memperjelas pembagian kewenangan sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Sepuluh program prioritas Ma’arif Jateng

Selain memaparkan model integrasi tata kelola, Fakhruddin menjelaskan sepuluh program prioritas LP Ma’arif NU Jawa Tengah. Program tersebut mencakup penguatan ideologi Aswaja An-Nahdliyah melalui kurikulum ke-NU-an dan implementasi SISDIKNU, digitalisasi layanan dan pembelajaran, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

LP Ma’arif NU Jateng juga mengembangkan pendampingan antarsatuan pendidikan melalui program sister school, penguatan literasi dan numerasi, serta layanan pendidikan inklusif melalui kerja sama dengan UNICEF. Program lainnya meliputi beasiswa studi lanjut, magang bagi guru dan peserta didik, peningkatan kemampuan bahasa Inggris melalui kerja sama dengan Pearson UK, serta penyelenggaraan olimpiade dan kompetisi.

Penguatan pendidikan vokasi melalui LSP P2 Ma’arif Jawa Tengah yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) juga menjadi bagian dari prioritas tersebut. Selain itu, LP Ma’arif NU Jateng merintis dan mengembangkan Balai Diklat Ma’arif untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Menurut data yang dipaparkan dalam seminar, hingga tahun pelajaran 2026/2027, LP Ma’arif NU Jawa Tengah mengelola 4.394 satuan pendidikan, terdiri atas 3.577 madrasah dan 664 sekolah umum maupun sekolah luar biasa. Lembaga tersebut didukung 55.727 guru dan membina 562.839 murid. Khusus di Kabupaten Temanggung, terdapat 170 satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma’arif NU.

Pada bidang vokasi dan internasionalisasi, Fakhruddin menyampaikan bahwa LP Ma’arif NU Jawa Tengah telah memberangkatkan 175 lulusan SMK ke Jepang melalui kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan IM Japan. Lembaga tersebut juga memfasilitasi perkuliahan jenjang sarjana di China serta beasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk jenjang S-1, S-2, dan S-3 bagi lebih dari 800 guru dan kepala sekolah.

Penguatan identitas dan mutu pendidikan

Fakhruddin menegaskan bahwa penguatan tata kelola pendidikan Ma’arif tidak hanya menyangkut administrasi dan peningkatan kompetensi, tetapi juga pemeliharaan identitas ideologis lembaga. Ia menilai penggunaan buku pegangan ke-NU-an, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta seragam batik Ma’arif perlu dipahami dalam kerangka penguatan identitas dan nilai organisasi.

Menurut dia, berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga komitmen dan keberlanjutan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah di lingkungan pendidikan NU.

Dalam sambutan pembukaan, Ketua PCNU Temanggung Muchamad Nurul Yaqin berharap seminar tersebut dapat membantu sekolah dan madrasah di bawah LP Ma’arif NU PCNU Temanggung memperjelas tata kelola kelembagaan. Dengan pengelolaan yang lebih baik, satuan pendidikan diharapkan semakin berdaya saing dan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Seminar tersebut menjadi forum untuk membahas arah pengembangan pendidikan Ma’arif NU, mulai dari integrasi kelembagaan, pembagian kewenangan, peningkatan kompetensi pendidik, hingga penguatan karakter. Implementasi gagasan tersebut diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antarlembaga sekaligus meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan NU.